Adanya dana desa atau yang biasa disebut (DD) yang bersumber dari APBN yang biasa disalurkan keseluruh desa yang ada di indonesia dengan tujuan pemerataan pembangunan dipelosok Negeri Indonesia, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terbitlah Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan desa mampu mengelola keuangan dan  memiliki wilayah hukum sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa itu sendiri, pemerintah desa kini benar benar dituntut untuk memberlakukan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat luas terutama masyarakat desa itu sendiri, maksud dan tujuan keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa supaya warga desa dapat mengetahui segala informasi dari kebijakan kebijakan pemerintah desa serta pembangunan yang ada di desa sehingga akan terbentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

adapun Undang Undang Desa yang mengatur tentang keterbukaan publik dan informasi terdapat dalam beberapa pasal seperti pasal 24 asas penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas, salah satunya adalah keterbukaan sebagaimana tertera dalam pasal 26 ayat (4) huruf (f) dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transfaran, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme kemudian dalam pasal 27 huruf (b), (c), dan (d) kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap akhir tahun anggaran dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

dalam pasal 68 ayat (1) huruf (a) berbunyi masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, kemudian pasal 86 ayat (1) desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, sistem informasi desa yang dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua unsur pemangku kepentingan 

atas dasar Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut pemerintah desa wangunsari kecamatan cisolok kabupaten sukabumi provinsi jawa barat telah melaksanakan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat desa berupa infografis, infografis tersebut dalam bentuk softcopy yang dipublis melalui website desa dan hardcopy dicetak dalam bentuk benner yang dipasang dalam konten bilboard dan di balai masyarakat desa wangunsari.

isi dari infografis tersebut tentang laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah ditetapkan denga Peraturan Desa Wagunsari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Adapaun isi dari APBDes Tahun Anggaran 2023 sbb:

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 4000.000

       a. hasil usaha Bumdesa Rp. 4000.000

       b. bagi hasil usaha Bumdesa Rp. 4000.000

2. Pendapatan Transfer Rp. 1. 710. 674. 200

      a. Dana Desa Rp. 1.044.318.000

      b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 92.162.300

      c. Alokasi Dana Desa Rp. 444.193.900

      d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 130.000.000

3. Pendapatan Lain Lain 

        a. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun sebelumnya Rp. 2.400.000

        b. Buga Bank Rp. 0,00,-

dengan adanya infografis  tersebut masyarakat dapat mengawal penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga tercipta akuntabilitas penggunaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.